Berita Rektor Wakil Rektor 2

INSPEKTORAT : IAIN PALU TINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELELOLAAN KEUANGAN

Inspektorat Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI mengharapkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Sulawesi Tengah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, agar pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan.

“Anggaran yang diberikan oleh negeri atau Pemerintah Pusat kepada IAIN Palu, maka IAIN Palu harus mampu dan sanggup memanfaatkan dengan benar anggaran yang diberikan, serta sanggup mempertanggung jawabkannya,” ucap Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemenag, Hilmi Muhammadiyah, di Palu, Minggu.

Negara memberikan anggaran kepada IAIN Palu untuk tahun anggaran 2019 yang terdaftar dalam pagu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tersebut, Rp131,376 miliar. Anggaran ratusan miliar itu, digunakan oleh komponen civitas akademik IAIN Palu selama setahun penuh pada 2019.

Pagu anggaran senilai Rp131,376 miliar pada tahun 2019, meningkat bila dibandingkan dengan pagu anggaran IAIN Palu pada tahun 2018 yang hanya berjumlah kurang lebih  Rp67,551 miliar.

Pada tahun 2018, dari anggaran senilai Rp67.551 Miliar, IAIN Palu mampu merealisasikan Rp63.277 Miliar. Dengan demikian sisa anggaran tahun 2018 yang dikembalikan ke KAS Negara senilai Rp4,273 Miliar.

IAIN Palu pernah meraih penghargaan serapan dan realisasi anggaran tertinggi Semester I Januari-Juni pada tahun 2015 yang diserahkan oleh Dirjen Pendis Kemenag Prof Dr Kamaruddin Amin. Saat itu serapan anggaran IAIN Palu mencapai Rp26,6 miliar atau sekitar 32 Persen .

Pada tahun 2015 pagu anggaran IAIN Palu berjumlah Rp79,494 miliar dengan realisasi mencapai Rp76,832 miliar atau 96,65 persen.

Pagu tersebut diperuntukan belanja pegawai dengan realisasi Rp22,974 miliar, belanja barang Rp15,978 miliar, belanja modal senilai Rp36,321 miliar dan bantuan sosial senilai Rp1,558 miliar.

Himi Muhammadiyah mengingatkan, penggunaan atau pemanfaatan anggaran harus sesuai dengan peruntukan yang telah tercantum dalam rencana kegiatan anggaran. Tidak boleh, sebut dia, memaksanakan penggunaan anggaran bila tidak terdaftar.